Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

29 Apr 2020   Lingkungan
Penulis : Dhywa Darmawan   dilihat 890 kali

Sektor industri merupakan sektor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Selama revolusi industri, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat sehingga penduduk Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, sektor industri juga telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran udara, air, tanah, suara, dan perubahan iklim sehingga hal ini telah memicu kerusakan lingkungan hidup dibeberapa wilayah di Indonesia.

Dalam rangka membangun perekonomian dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan perekonomian harus disusun secara berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai kondisi perekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa instrumen lingkungan hidup, dimana hal ini bertujuan agar kualitas lingkungan hidup tetap berada pada kondisi baik selama perekonomian berlangsung. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen lingkungan hidup yang dimaksud ialah instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berbentuk Dokumen Lingkungan Hidup. 

 

Terkait dengan Dokumen Lingkungan Hidup, dokumen ini terdiri dari beberapa bentuk dan peruntukkannya, yakni 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan 3) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH). Dokumen lingkungan hidup merupakan salah satu prasyarat penting bagi pengusaha agar kegiatan atau usahanya dapat berlangsung. Dengan demikian, dokumen ini (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPLH) harus disusun oleh pemrakarsa sebelum kegiatan atau usahanya berlangsung. Meskipun demikian, berhubung terdapat beberapa perusahaan yang telah beroperasi sebelum Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dibentuk sehingga perusahaan terkait belum memiliki Perangkat atau Dokumen Lingkungan Hidup maka dengan demikian Pemerintah telah membentuk kebijakan untuk kasus terkait. Dalam hal ini, kebijakan terkait dibentuk bertujuan agar perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dapat melakukan pemenuhan peraturan perlindungan lingkungan hidup dengan mudah. Disamping itu, kebijakan terkait diperuntukan bagi perusahaan yang telah beroperasi, memiliki Izin Usaha, dan usahanya berlokasi diarea sesuai peruntukkannya. Lebih lanjut, kebijakan yang dimaksud telah tertuang didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016.

 

Terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bila perusahaan belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup seperti AMDAL atau UKL-UPL namun kegiatan perusahaan sudah berjalan maka perusahaan terkait diwajibkan untuk menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sementara itu, untuk menentukan kategori wajib DELH atau wajib DPLH, besaran dampak negatif terhadap lingkungan atau dampak penting merupakan acuan penting untuk menentukan perusahaan terkait wajib DELH atau wajib DPLH. Dalam hal ini, bila perusahaan memiliki kriteria wajib AMDAL maka perusahaan terkait diwajibkan untuk menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Sementara itu, bila perusahaan terkait tidak memiliki kriteria wajib AMDAL maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Disamping itu, bila perusahaan terkait memiliki kriteria wajib AMDAL namun lokasinya berada di kawasan zona ekonomi khusus maka perusahaan terkait diwajibkan untuk menyusun DPLH. Terkait kerangka tubuh dokumen, Dokumen DELH dan DPLH memiliki perbedaan dengan AMDAL dan UKL-UPL khususnya pada muatan atau isi dokumen namun secara garis memiliki ruang lingkup yang sama.

 

Sebagai konsultan lingkungan, Sentral Sistem Consulting concern berkontribusi untuk selalu berbagi edukasi untuk menjaga, merawat, memelihara lingkungan kepada masyarakat, salah satunya ke berbagai industri, supaya industri baik manufaktur, jasa dan sektor lainnya sebagai bagian dari masyarakat selalu beraktivitas menghasilkan produk atau jasa yang ramah lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, hemat energi dan bertanggung jawab menjaga lingkungan untuk anak cucu atau generasi mendatang.

Ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi

 

Silakan langsung menghubungi:

Marketing Sentral Sistem Consulting

Hotline : 0821 2121 9252

Instagram : @ssc.jkt

Facebook : Sentral Sistem Consulting



Mendapat manfaat dari artikel ini? Klik like & share



Let's share this article



What do you think? Leave your comment here...

  • Public Training Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
    Cikarang, 22 Sep 2020 - 23 Sep 2020
  • Public Training - Calibration All Package
    Cikarang, 13 Jul 2020 - 17 Jul 2020
  • Virtual Training - Penyusunan Dokumen Lingkungan & Izin Lingkungan
    Jakarta, 11 Jun 2020
  • Virtual Training - Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
    Jakarta, 29 May 2020
  • OPEN DISCUSSION - QCC 7 TOOLS
    Jakarta, 14 May 2020