KEWAJIBAN PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

25 Nov 2020   Lingkungan
Penulis : Marketing Sentral Sistem Consulting   dilihat 222 kali

KEWAJIBAN PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

(SUSTAINABILITY REPORT) DI INDONESIA

Oleh : Sya’bani Abdullah Amir

 

Perkembangan pembangunan di Indonesia cukup significant, terlebih dengan adanya program pemerintah untuk percepatan pembangunan. Pembangunan dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Konsep pembangunan yang dikembangkan saat ini yaitu pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang harus mengedepankan keseimbangan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Organisasi sebagai pelaksana pembangunan harus betul betul memperhatikan apakah pembangunan atas operasional usahanya sudah menganut prinsip prinsip yang berkelanjutan atau atau belum, karena ini menjadi tolak ukur para pemangku kepentingan memandang organisasi tersebut cukup kredibilitas atau tidak. Organisasi dapat menyajikan informasi kegiatan usahanya dalam laporan berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya  positif atau negatif  terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Standar GRI).

Penyusunan laporan berkelanjutan dapat menggunakan standar international yang ditetapkan atau mengacu pada standar lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya standar laporan berkelanjutan menggunakan Standar GRI (Global Reporting Initiative). Dalam praktik penyusunannya organisasi dapat mengikuti Standar GRI atau tidak mengikuti standar tersebut. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI harus memberikan gambaran yang seimbang dan wajar dari kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan berkelanjutan di Indonesia baru diwajibkan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51 /POJK.03/2017. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Kewajiban penyusunan laporan bekelanjutan dijelaskkan dalam Pasal 10 Ayat 1 dengan menggunakan standar yang ditetapkan dalam lampiran III.

Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk periode laporan:

  1. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
  2. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
  3. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
  4. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
  5. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

 

Terus update Peraturan-peraturan dan informasi terbaru sebagai wujud kontribusi kita terhadap lingkungan di tanah air kita. Bila ada pertanyaan seputar implementasi Sistem Manajemen Lingkungan, Audit Lingkungan, Audit Proper, Sistem Manajemen Energi, Audit Energi, Konservasi Energi, Perhitungan Konversi Energi dan Program untuk Semakin Meningkatan Kinerja Lingkungan supaya perusahaan semakin efisien dalam beraktivitas dan tetap berkontribusi untuk lingkungan ataupun piha-pihak yang terkait dengan organisasinya.

Info lebih lanjut, dapat menghubungi:

Silakan langsung menghubungi:

Marketing Sentral Sistem Consulting

Hotline : 0821 2121 9252

Instagram : @ssc.jkt

Facebook : Sentral Sistem Consulting

 



Mendapat manfaat dari artikel ini? Klik like & share



Let's share this article



What do you think? Leave your comment here...

  • FREE WEBINAR: ADAPTASI STRATEGI KEUANGAN DALAM MASA KRISIS
    , 17 Sep 2021
  • Public Training Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
    Cikarang, 28 Jun 2021 - 29 Jun 2021
  • Public Training - Calibration All Package
    Cikarang, 28 Jun 2021 - 02 Jul 2021
  • Virtual Training - Penyusunan Dokumen Lingkungan & Izin Lingkungan
    Jakarta, 11 Jun 2020
  • Virtual Training - Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
    Jakarta, 29 May 2020