Penekanan Proses Konsultasi Dan Partisipasi Pekerja Pada ISO 45001:2018

11 Jan 2019   Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penulis : Cahyadi   dilihat 1.019 kali

Di beberapa perusahaan, terkadang kecelakaan kerja terjadi dikarenakan :

  1. Hal-hal kecil yang seringkali kita anggap sepele namun pada akhirnya berakibat fatal, misalnya: lantai licin, terdapat lubang di area pejalan kaki, kabel berantakan, tidak adanya barikade dan lain-lain. Semua potensi bahaya ini dapat dilihat dan juga dirasakan oleh pekerja.
  2. Potensi Bahaya yang tidak terindentifikasi dalam sistem manajemen K3. Pekerja di lapangan lebih memahami permasalahan sehari-hari, mengalami beberapa kejadian hamper celaka (near miss), pekerjaan yang dilakukan dengan bahaya karena ketidaklengkapan infrastruktur tapi pekerjaan harus tetap diselesaikan, budaya tidak aman yang dilakukan oleh lingkungan sekitar namun tidak berani untuk menegur, dan lain sebagainya.

 

Petugas K3, Anggota P2K3, atau supervisor dan manajer tidak cukup untuk mengantisipasi bahaya yang ada di sektar area kerja. Oleh karena itu, penting di setiap perusahaan untuk memiliki sistem pelaporan dan proses konsultasi potensi bahaya di tempat kerja yang dapat dilakukan oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya kontraktor dan visitor.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan ISO 45001:2018 menekankan kewajiban pelaksanaan partisipasi dan konsultasi tenaga kerja. Kewajiban pelaksanaan partisipasi dan konsultasi tidak hanya di level manajerial, namun juga diwajibkan sampai tingkat level paling bawah (pekerja).

 

Hal-hal yang wajib dikonsultasikan dan perlu partisipasi pekerja dan dibuktikan terkait penerapan Sistem Manajemen K3 di level non manajerial, diantaranya :

  • Menentukan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan

Biasanya bisa dilakukan dan diwakili oleh serikat pekerja, namun kebutuhan dan harapan yang diterapkan tidak hanya dari aspek kesejahteraan pekerja, namun terhadap perlindungan tenaga kerja dan jaminan kesehatan.

  • Menetapkan kebijakan K3

Dalam menetapkan kebijakan diperlukan adanya partisipasi dan proses konsultasi yang melibatkan semua pekerja, karena kebijakan merupakan komitmen yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko K3 yang ada di perusahaan.

  • Menetapkan peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang

Biasanya jobdesc yang berisi tugas dan tanggung jawab serta wewenang lebih ke arah level manajerial. Namun untuk level non manajerial biasanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian atau pelarangan pekerjaan yang dianggap berbahaya (berisiko mengakibatkan kecelakaan kerja). Oleh sebab itu, perlu ada nya kewenangan dari semua karyawan (sampai level paling bawah) untuk dapat memberhentikan pekerjaan yang berbahaya sekalipun itu dilakukan oleh Top Manajemen (level tertinggi di perusahaan).

  • Menentukan bagaimana memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 wajib disampaikan ke semua karyawan, terkait status pemenuhannya serta program yang akan dilakukan oleh perusahaan.

  • Menetapkan tujuan K3 dan merencanakan untuk mencapainya

Peneratapan tujuan dan target sasaran juga harus melibatkan tenaga kerja, karena penetapan tujuan dan target sasaran seharusnya linear dengan kebijakan K3 yang sudah ditetapkan, yang merupakan hasil perumusan dari proses konsultasi dan partisipasi tenaga kerja.

  • Menentukan kontrol yang berlaku untuk outsourching, pengadaan dan kontraktor 

Pengendalian terhadap outsourching dan kontraktor biasanya sering menimbulkan konflik diantara perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan harus mengkonsultasikan semua pengendalian tehadap outsourching dan kontraktor dari proses pengadaan sampai ke pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan harus melibatkan tenaga kerja yang kompeten untuk merekomendasikan pemilihan outsourching dan kontraktor agar tidak menimbulkan risiko ke K3.

  • Menentukan apa yang perlu dipantau, diukur dan dievaluasi

Semua parameter yang perlu dipantau dan diukur terkait kinerja K3 juga harus dikonsultasikan kepada pekerja, karena mereka yang secara langsung terkena dampak dari bahaya dan risiko K3

  • Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan memelihara program audit
  • Memastikan perbaikan berkelanjutan

 

Untuk dapat menerapkan proses konsultasi dan partisipasi, maka perusahaan harus menetapkan :

  1. Mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi mereka
  2. Identifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang
  3. Tindakan untuk menghilangkan bahaya dan menurunkan risiko K3
  4. Menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana hal ini akan dilakukan
  5. Menentukan tindakan pengendalian penerapan dan penggunaannya yang efektif
  6. Menyelidiki incident ketidaksesuaian dan menentukan tindakan korektif

 

Apa yang menyebabkan pentingnya pelaporan bahaya di tempat kerja? Pelaporan bahaya di tempat kerja penting dilakukan dengan tujuan :

  1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
  2. Sebagai evaluasi pengendalian di tempat kerja
  3. Mengetahui trend bahaya dan risiko yang terjadi di tempat kerja
  4. Meningkatkan kesadaran pekerja akan bahaya dan risiko di tempat kerja
  5. Sebagai dasar bagi manajemen untuk membuat Program dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya incident dan accident salah satu kuncinya adalah adanya peran dari semua pekerja (level apapun) yang dapat dilakukan dengan proses konsultasi dan partisipasi pekerja berupa laporan kondisi tidak aman (unsafe condition) dan perilaku tidak aman (unsafe act).

 

 

Sentral Sistem Consulting merupakan konsultan strategi manajemen yang fokus pada peningkatan kinerja perusahaanHubungi kami DISINI untuk pelaksanaan Training dan Konsultasi Peningkatan kinerja perusahaan.

 

Untuk informasi public training dan seminar, klik SCHEDULE 



Mendapat manfaat dari artikel ini? Klik like & share



Let's share this article



What do you think? Leave your comment here...

  • Training Awareness & Workshop Implementation of ISO 45001:2018
    Bekasi, 20 Aug 2019 - 21 Aug 2019
  • Seminar Guideline for Auditing Management System Based on ISO 19011:2018
    Jakarta, 15 Aug 2019
  • Seminar Audit Proses dan Audit Produk
    Jakarta, 15 Aug 2019
  • Training FMEA 4th Edition & Control Plan
    Kota Bekasi, 30 Jul 2019
  • Training Awareness & Internal Audit ISO 14001:2015 Sentral Sistem Consulting
    Kota Bekasi, 23 Jul 2019 - 25 Jul 2019